Tuesday, December 12, 2006

Gaji PNS dan Korupsi - 2

Anda benar. Mustinya domain pembicaraan kita adalah tunjangan, bukan gaji. Tapi kisah saya dahulu tentang gaji anak buah, memang demikian adanya. Karena term jaman pimpro dulu adalah gaji upah.

Saya nggak tahu pasti motivasi Mbak Ani (Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menkeu) dibalik rencana kenaikan tunjangan itu. Yang jelas, idenya rasional. Bahwa untuk dapat mencapai kinerja yang lebih baik, pegawai perlu konsentrasi penuh. Nah supaya bisa konsentrasi penuh, pegawai nggak usah mikir urusan dapur keluarga dan kebutuhan fisik dasar lainnya.

Kalau boleh nambah cerita, di jaman lalu saya punya target agar semua server di kantor diganti ke lingkungan yang bebas biaya alias free software environment. Maka pilihannya jatuh pada Linux. Kami semua mulai dari nol, karena jaman itu belum banyak buku tentang Linux di Gramedia atau toko buku lainnya. Bahkan GUI installer pun belum ada untuk beberapa distro macam RedHat atau Debian. Kalau nggak tahu, cari informasinya di internet.

Maka saya lalu merasa wajib mensuplai kebutuhan voucher komunikasi, kopi, teh, gula dan rokok untuk anak buah. Saya install 4 buah penyedot asap rokok di ruangan, supaya nggak mengganggu yang lain. Saya naikkan bandwith koneksi internet dari semula dial-up, ke 256 kbps (saat ini menjadi 512 kbps) plus 16 IP publik. Wis , pokoke apapun yang membuat mereka betah bekerja di kantor, saya penuhi. Pun termasuk saya belikan HP jika terpaksa (salah seorang dari mereka merasa wajib untuk selalu berkomunikasi dengan istrinya di rumah). Saya juga mewajibkan mereka untuk bisa dihubungi setiap saat.

Sedihnya, pernah suatu ketika salah seorang anak buah saya (yang jauh lebih senior daripada saya) mempraktekkan "permainan lama", dengan meminta uang pada rekanan yang menang. Karena saya gemakan "transparansi" tidak hanya pada pejabat proyek, tapi juga pada rekanan, akhirnya sang rekanan "bernyanyi" pada saya tentang permintaan mantan anak buah tadi. Walau akhirnya saya tahu rencana ini gagal, namun SAMPAI SEKARANG PUN, hubungan pribadi saya dengan mantan anak buah proyek belum membaik. Saya belum bisa memaafkan tindakan itu.

Jadi, ide menaikkan gaji atau tunjangan pun, belum jadi jaminan untuk menaikkan kinerja. Tapi paling tidak, saya bisa punya segudang alasan untuk mem "persona non grata" kan anak buah saya, persis apa yang dilakukan bos perusahaan pada anak buahnya. Dalam kerangka ini, saya setuju dengan ide Mbak Ani.

Tentang bocoran radiasi, saya nggak berani, Pak. Kawan2 seangkatan saya, 3 calon doktor di Jepun, dan beberapa lainnya di reaktor Serpong, malah punya anak lebih dari 2. Memang belum ada penelitian khusus, tapi saya curiga, medan radiasi juga punya efek positif pada fungsi genital manusia.

Lah, kalau ternyata Bapak2 anggota dewan yang terhormat itu malah jadi hiperaktif setelah kena bocoran radiasi, apa saya nggak kepoyoh-poyoh dikejar FPI dan dinas kependudukan sak Indonesia karena dianggap biang keladi kemaksiatan DPR dan penyebab ledakan jumlah penduduk? Nggak mau saya, kecuali ada Tunjangan Melarikan Diri ke Luar Negeri yang minimal jumlahnya setara dengan living allowance nya JICE.

Gimana?

No comments: